Apa dan Siapa Presiden Idola Indonesia 2014 (versi saya)

Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. — Marcus Aurelius

Pemilihan Presiden Indonesia masih tahun 2014. Tapi rasa-rasanya saat ini seperti sudah berada dalam masa kampanye. Satu persatu muncul figur-figur publik yang mengkampanyekan dirinya sebagai calon Presiden Indonesia. Ada yang terang-terangan mencalonkan diri seperti  penyanyi dangdut Rhoma Irama, pengacara Farhat Abas, dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakri. Ada pula yang menunjukkan sinyal atau diprediksi hendak mencalonkan diri seperti Prabowo Subianto, Surya Paloh, Yusuf Kalla, Mahfud MD, atau Dahlan Iskan. Bahkan   baru saja partai Hanura secara resmi mencalonkan Wiranto dan Hary Tanoesudibyo sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden. 

Ajang pencarian calon kontestan Presiden Indonesia semakin hangat dengan dipublikasikannya hasil polling beberapa lembaga survei. Yang bikin tambah ramai, berbagai polling tersebut memunculkan figur baru sebagai peraih suara terbanyak yakni Jokowi (Joko Widodo) mantan Walikota Solo yang saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Paska lengsernya Presiden Soeharto, figur calon presiden Indonesia orangnya itu lagi itu lagi. Sekali muncul figur baru ternyata....eh Jokowi, orang dari daerah saya sendiri...dan lagi-lagi orang Jawa. Dengan tidak bermaksud merendahkan kapasitas dan kapabilitas Jokowi sebagai calon presiden, saya jadi bertanya-tanya mengapa  dari sekitar 240-an juta lebih penduduk Indonesia hanya memunculkan satu figur alternatif. 

Ada apa ini?

Kenapa sampai terjadi justru para artis dan selebritis yang  meramaikan bursa calon pemimpin negara dan daerah? Apakah keberanian Rhoma Irama atau Farhat Abbas memproklamirkan diri sebagai calon presiden hanyalah guyonan semata ataukah  ini sinyal terjadinya kelangkaan atau krisis pemimpin ideal bangsa? 

Kenapa Jokowi unggul di berbagai versi polling calon presiden? Apakah Jokowi itu sudah menggambarkan pemimpin negara yang ideal ? Presiden Indonesia yang ideal itu yang seperti apa?

Untuk menjawab rentetan pertanyaan ini saya mencoba  flashback untuk menengok figur-figur presiden yang pernah kita miliki.

Presiden pertama RI , Ir. Soekarno. Siapa yang meragukan karisma presiden kita yang terkenal ganteng dan flamboyan ini. Dari sisi fisik, Soekarno benar-benar memenuhi kriteria pemimpin menurut teori great man yang berpendapat seorang pemimpin itu sudah diprogram dari sononya. Pemimpin itu bakat yang dibawa sejak lahir. Seorang pemimpin secara fisik menunjukkan sosok yang menonjol : tinggi, besar, dan berparas tampan.   Secara intelektual cerdas dan pandai berorasi sehingga pintar mempengaruhi  banyak orang. Soekarno adalah presiden paling cuuakep dan macho. Lihat saja foto-fotonya saat masih muda, kelihatan sekali aura pesona maskulinitasnya. Presiden pertama kita ini juga sangat cerdas...nggak percaya? Coba baca tulisan-tulisannya di buku “ Di Bawah Bendera Revolusi”. Di buku ini Soekarno menuangkan pemikiran dan ide-ide cerdas dan bernas yang ditulis dalam beberapa bahasa asing. Lagi, yang tidak bisa dilepaskan dari Soekarno adalah kehebatannya dalam berpidato. Suara bariton  Soekarno dan gaya orasinya yang menggelegar penuh semangat sungguh cocok sekali untuk memompa semangat nasionalisme yang memang dibutuhkan saat awal Indonesia merdeka. Soekarno dengan segala kelebihannya akan selalu dikenang sebagai figur ideal presiden Indonesia.  Soekarno adalah sosok presiden yang membanggakan untuk dipamerkan di lingkup internasional. Namun, ada harapan rakyat Indonesia yang belum mampu dipenuhi Soekarno....membawa Indonesia menjadi negara maju , makmur , aman, damai, adil dan sejahtera.

Berikutnya Soeharto. Kenangan apa yang tertanam di benak kita tentang presiden kedua Indonesia ini? Soeharto akan selalu dikenang karena wibawa dan ketegasannya. Di era Soeharto, kondisi ekonomi politik Indonesia benar-benar stabil. Stabilitas terbangun karena Soeharto tidak mentoleril setiap kritik , gerakan, bahkan sekedar wacana  yang dianggap mengganggu kebijakan dan kelangsungan pemerintahannya.  Soeharto berhasil membangun kondisi ekonomi politik yang tenang-tenang saja, tapi ternyata stabilitas ini semu. Secara politik , publik merasa terkekang. Soeharto belum bisa memuaskan dahaga kita akan Indonesia yang adil, demokratis, terbuka,  manusiawi, dan bebas dari rasa takut.

Di era setelah Soeharto atau Era Reformasi, kita mempunyai beberapa Presiden yang terpilih karena kecelakaan politik yaitu Habibie, Gus Dur dan Megawati. Habibie merupakan pemimpin yang cerdas dan berpandangan modern. Gus Dur pemimpin yang berwawasan terbuka, pluralis dan humoris. Megawati satu-satunya presiden perempuan, dikenal berprinsip kuat dan tidak plin-plan. 

Bagaimana dengan Presiden kita saat ini ?  Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dikenal cerdas, pintar pidato, penguasaan konseptual dan bahasa Inggrisnya  bagus, banyak mendapatkan penghargaan nasional maupun internasional, dan sosok fisiknya gagah tinggi besar. SBY  merupakan gambaran pemimpin yang ideal dan pantas untuk dipamerkan di forum internasional. Berbeda dengan era Soeharto, di pemerintahan  SBY keran kebebasan berpendapat dan mengemukakan pikiran dibuka lebar, bahkan orang bisa semaunya mengkritik presiden tanpa takut akan diciduk aparat keamanan negara.  Namun, masyarakat nampaknya masih kurang puas memiliki sosok Presiden seperti ini.  SBY dianggap sangat hati-hati dalam mengambil keputusan, saking hati-hatinya sehingga dianggap lamban dan kurang tegas. SBY juga sangat menjaga sekali penampilannya di depan publik atau  jaim ( jaga image), saking jaim-nya masyarakat menuduh presiden kita ini suka “pencitraan”.

========================================

Masa pemerintahan Presiden SBY sebentar lagi berakhir dan kembali kita akan menyaksikan ajang Presiden Idol di Pemilu 2014. Siapa ya kira-kira calon presiden yang menarik untuk dipilih ? Sudah banyak calon kontestan yang secara terbuka berani mencalonkan diri. Tapi bagi saya pribadi , sepertinya belum ada calon yang cocok di hati. Kenapa kok calonnya itu itu melulu? 

Indonesia sudah merdeka hampir 68 tahun.  Saat ini , saya ingin   punya presiden yang mampu membawa Indonesia menjadi negara demokratis, maju dan sejahtera seperti negara-negara tetangga terdekat  Singapura, Malaysia, atau Korea Selatan.  Impian ini tidak bisa diwujudkan oleh presiden dengan integritas dan kapabilitas mediocre. Saya  butuh “Presiden Baru” yang benar-benar “Baru” bukan hasil daur ulang.  Bukan muka lama, bukan model atau gaya  lama . 

Menjelang pemilu tahun depan, gencar kampanye untuk mengajak kita setback ke masa lalu, mengajak kita  membandingkan kondisi saat ini dengan era Soeharto.  Di mobil dan truk banyak ditempel stiker gambar  Soeharto dengan tulisan:  “Piye kabare? Enak jamanku to?” atau ini  “Gimana kabarmu, nak? Masih enak zamanku, tho? Kami tidak tahu politik, kami hanya ingin hidup makmur”.  

Mengapa kepemimpinan Soeharto yang menyumbat akses masyarakat untuk mengkontrol kekuasaan Negara menjadi nostalgia indah yang  dirindukan justru saat kini semua orang diberi keleluasaan untuk mengkritisi pemerintah? Sebagai rakyat, saya ingin kebutuhan perut (ekonomi) terpenuhi. Tapi itu saja tidak cukup, saya juga menginginkan situasi politik yang demokratis dan terbuka dimana saya tahu apa yang dilakukan pemerintah dengan uang Negara dan bisa menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Manusia tidak hidup dari “roti” saja, mereka butuh sosialisasi dan aktualisasi diri.   Di abad digital dan internet saat ini, saya tidak menginginkan  Presiden dengan gaya kepemimpinan sentralistis dan tertutup ala Soeharto.  

Saya ingin Presiden Baru nanti sosok yang berintegritas tinggi,  visioner dan sangat mencintai negara dan bangsa Indonesia.

 

Siapa  ya kandidat yang memenuhi kriteria ini ? 

Saya coba menemukan kriteria ini pada tokoh masyarakat,  aktivis, akademisi, pejabat publik, politisi atau pengusaha yang sering mejeng di layar TV. Mungkin ada yang memenuhi kriteria presiden idola versi saya ini. Tapi saya harus kecewa. Kebanyakan pejabat publik, politisi, aktivis, akademisi dan tokoh masyarakat lainnya ternyata banyak yang pintar ngomong dan berargumentasi semau sendiri dan menurut perspektif kepentingannya sendiri-sendiri.  Para penentu masa depan bangsa ini malahan membuat ruang publik politik jadi gaduh, berisik tanpa makna dan arah yang jelas. 

Media elektronik visual – televisi -  menjadi panggung terbuka yang mempertontonkan akrobat politik  para tokoh dan pejabat publik. Banyak akademisi,  aktivis, politisi, pejabat , bahkan tokoh agama yang hanya pintar orasi, debat, dan kotbah tanpa disertai tindakan yang selaras dengan yang diucapkan alias ngomong doang.  Melalui layar TV kita bisa melihat bagaimana mereka  berdebat sampai berbusa-busa tanpa arah. Opini dan pandangan mereka cenderung emosional, sektarian-partisan dan bahkan yang menyedihkan dalam berdebat  tidak berpijak pada etika debat ilmiah yang semestinya, sehingga forum diskusi berubah jadi debat kusir, eyel-eyelan, ad-hominem atau saling menyindir dan  menjelek-jelekkan pribadi lawan debat. Bahkan ada yang saking emosinya sampai adu fisik atau menyiram muka lawan debat dengan air. Benar-benar bikin mual. 

Melihat figur-figur publik yang seperti ini, jangan disalahkan kalau masyarakat menjatuhkan pilihannya pada Jokowi yang berpenampilan paradoksal dengan gambaran atau citra pejabat pemerintah selama ini. Jokowi bilang pejabat itu jangan hanya banyak ngomong yang penting kerja.  Jokowi tidak pandai pidato jadi tidak banyak ngomong yang canggih-canggih. Bahasa yang digunakan Jokowi dalam berkomunikasi juga bahasa yang sederhana dan mampu dipahami masyarakat kebanyakan, tidak sok intelek atau sok pintar bahkan cenderung ndeso. Penampilan wajah dan fisiknya mewakili kebanyakan sosok  rakyat awam, bukan sosok yang gagah dan berwibawa seperti Soekarno dan SBY, bukan sosok yang tegas dan militeristik seperti Soeharto, bukan sosok intelektual seperti Habibie dan juga bukan sosok yang suka kotbah dan menghamburkan ujaran-ujaran yang penuh muatan ayat-ayat kitab suci. 

Sebagai rakyat, saya sudah kenyang melihat figur-figur tokoh yang tampilannya selalu menjaga wibawa, intelektual, sok religius tapi semangat korupsinya luar biasa. Saya  sudah kenyang dibohongi dengan banyak janji-janji pemimpin semacam itu. Ibaratnya ke restoran, sekarang saya pengin menu lain yang enggak bikin eneg. Ibaratnya kekasih, saya sudah enggak mau kekasih yang cakep tapi suka bohong dan bikin sakit hati, sekarang pengin dapat pacar yang tidak perlu tampan yang penting setia dan bisa membuat bahagia. Saya butuh pemimpin yang sederhana, apa adanya, dekat dengan rakyat, tidak menjaga jarak dan sok jaim, tidak suka pencitraan, pokoknya yang penting sayang dengan rakyat dan mau memikirkan bagaimana membahagiakan rakyat Indonesia dan punya komitmen mempertahankan keutuhan Indonesia. 

Setelah memiliki enam orang presiden, baru sadar ternyata presiden ideal yang diinginkan Indonesia itu yang penting punya integritas, setia dan bisa memegang janjinya untuk mensejahterakan  rakyat Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Untuk saat ini, ada enggak ya pemimpin yang seperti ini selain Jokowi? Mosok cuma satu Jokowi. Kalau Indonesia tidak sedang mengalami krisis kepemimpinan tentunya ada banyak sosok pemimpin yang berkarakter, cinta pada bangsa dan negaranya dan tentu saja tidak ditakuti tapi justru dekat di hati rakyat. 

=============

Bagi siapa pun bakal Presiden Baru Indonesia , jika ingin tahu apa harapan rakyat Indonesia silahkan dengar apa kata Iwan Fals dalam lagunya  "Manusia Setengah Dewa" 

Gambar :

kaskus.co.id dan rishikajain.com

(Tubuh) Perempuan dan Moralitas Politik

Sejarah mencatat perempuan selama bertahun-tahun selalu di luar politik,  bahkan di wilayah tertentu perempuan masih belum diberi hak untuk memberikan suaranya dalam Pemilu. Namun meski diasingkan dari ranah politik, tidak berarti perempuan tidak punya kuasa politik. Perempuan si makhluk lemah dan lembut, dengan segala keterbatasannya ternyata punya invisible power.Perempuan tetaplah Hawa yang pesona keindahan feminitasnya sulit untuk ditolak kaum Adam. Banyak skandal politik yang dilatarbelakangi oleh tergodanya laki-laki penguasa oleh daya tarik  perempuan. Raja Edward VIII dari Inggris , misalnya, rela turun tahta demi bisa menikahi wanita pujaannya, seorang janda dari AS –Wallis Simpson. Bahkan kasus perkosaan wanita bangsawan Lucretia oleh anak raja Roma di tahun 509 SM menjadi pemicu perubahan sistem monarki Roma menjadi republik.

Laki-laki boleh jadi mendominasi  ranah politik, tapi hati-hati bangunan kekuasaan yang sekokoh apapun bisa runtuh kalau mereka tidak mampu membentengi diri dari godaan wanita. Tahta dan wanita….bak gula dan semut. Kekuasaan akan menarik banyak orang untuk mendekat guna mendapatkan keuntungan, dan perempuan bisa menjadikan tubuhnya sebagai umpan atau kail yang mempermudah transaksi politik. Kasus gratifikasi seksual yang menyeret mantan Komandan Angkatan Pertahanan Sipil Singapura adalah contoh nyata dari berkelindannya kepentingan kekuasaan dengan tubuh perempuan. Semasa menjabat, pejabat ini mendapatkan pelayanan seks dari 3 wanita rekanannya sebagai imbalan atas kontrak proyek teknologi informasi yang didapatkan oleh perusahaan wanita-wanita tersebut (detik.com). Penggunaan (tubuh) perempuan dalam transaksi politik bukan gejala yang baru, namun di negara modern yang berlandaskan hukum dan tatanan demokratis ini bisa dikategorikan sebagai korupsi. Kontrak proyek ditukar dengan pelayanan seksual…woow…

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan kasus gratifikasi seksual juga terjadi di Indonesia ,  banyak orang yang lebih tahan terhadap gratifikasi uang, dibandingkan gratifikasi seksual. “Itu fakta, gratifikasi seksual itu kadangkala lebih dahsyat daripada gratifikasi uang, itu ada banyak” (inilah.com). Namun Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, jenis gratifikasi pemberian layanan seksual sangat sulit dibuktikan. KPK juga menghadapi kendala dalam pelaporan gratifikasi jenis ini karena kalaupun kemungkinan ditawari layanan seksual, penyelenggara atau pejabat negara kecil peluangnya melaporkan gratifikasi tersebut. ”Gratifikasi itu effort-nya kan ada pada penerima, apa ada yang mau lapor,” ujar Johan (Kompas.com).

Kasus lain yang lagi heboh adalah Bupati Garut Aceng Fikri yang dipaksa lengser gara-gara nikah siri selama 4 hari dan diakhiri cerai lewat sms. Alasan Aceng Fikri menceraikan istri sirinya benar-benar sangat biologis dan seksual banget… karena diduga istrinya sudah tidak perawan lagi. Tindakan sang bupati ini selain dianggap melecehkan perempuan juga melanggar etika jabatan publik. Bicara soal nikah lagi tanpa dicatatkan secara hukum atau istilahnya nikah siri, sebenarnya banyak pejabat publik yang melakukannya tidak hanya Aceng Fikri. Komnas Perempuan melaporkan setiap sebulan ada 4 kasus laporan nikah siri pejabat.

Belum mereda kasus Aceng Fikri, disusul dengan kasus baru yang tak kalah kontroversial : tersingkirnya Calon Hakim Agung Daming Sanusi karena kepleset lidah memberi komentar tentang perkosaan yang lagi-lagi ….merendahkan perempuan.  Hakim Daming Sanusi dalam menanggapi pertanyaan tentang apakah hukuman mati harus diterapkan dalam kasus pemerkosaan mengatakan, “Pertimbangan harus diambil secara menyeluruh untuk pengenaan hukuman mati bagi pemerkosa karena dalam kasus perkosaan baik pemerkosa dan korban menikmatinya.” (Tempo.co). Suatu pandangan yang luar biasa dari seorang pejabat publik , meskipun itu dimaksudkan untuk candaan, tapi jelas tidak pantas pabila dilontarkan di forum resmi  sekelas seleksi calon hakim agung. Terlebih lagi pertanyaan tentang perkosaan ini dilontarkan saat kasus perkosaan sadis tengah menggemparkan India dan disusul dengan kekerasan seksual terhadap anak perempuan usia 11 tahun di Indonesia.  Kedua korban ini pada akhirnya sama-sama meninggal dunia di rumah sakit. Korban gadis di India meninggal karena luka-luka serius akibat perkosaan dengan tindak kekerasan yang luar biasa kejam, sedang si anak kecil di Indonesia meninggal karena sakit kelamin yang ditularkan oleh pemerkosanya, yang tak lain ayah kandungnya sendiri. Sebagai pejabat publik, terlebih penegak hukum, Daming Sanusi harusnya menunjukkan kepekaan nurani dan empati pada korban perkosaan bukan malahan menjadikannya sebagai bahan guyonan.

Bupati Aceng Fikri pada akhirnya dilengserkan dari jabatannya. Daming Sanusi juga gagal meraih posisi Hakim Agung yang sangat diidam-idamkannya. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari kedua kasus ini?

CNN saat memberitakan soal Daming Sanusi mengawali dengan kalimat : If you’re running for office, it’s best not to make incendiary comments about rape (Jika Anda tengah mencalonkan diri dalam jabatan publik, sebaiknya jangan membuat komentar panas tentang pemerkosaan). Menyangkut soal ini, penyikapan publik di Indonesia maupun di AS nampaknya sama.  Kasus Daming juga dialami oleh politikus Partai Republik Richard Mourdock dan Todd Akin. Keduanya kehilangan peluang menjadi senator setelah komentar mereka mengenai kehamilan dan pemerkosaan beredar luas (CNN.com dan Tempo.co)

Jadi kesimpulannya, dimana pun dan kapan pun, isu seputar (tubuh) perempuan tetap menjadi salah satu ukuran utama moralitas pejabat publik. Dengan kata lain, bagaimana seorang pejabat atau calon pejabat memperlakukan (tubuh) perempuan menjadi indikator yang menentukan moralitas politik atau norma dan etika perilaku berpolitik suatu bangsa.  

Jika demikian halnya,  siapa bilang wanita itu makhluk lemah dan tak punya kuasa politik? Hati-hati para laki-laki pejabat atau calon pejabat publik, jangan sekali-kali tergoda perempuan apalagi melecehkan perempuan…jika ini dilakukan siap-siap saja nasibnya berakhir seperti eks Komandan Pertahanan Sipil Singapura, Bupati Garut  Aceng Fikri dan Hakim Daming Sanusi. Memangnya  mau ?

Gambar : Lucretia – Rembrandt dan dreamtimes.com

Melawan Korupsi Lewat Lagu

Banyak strategi untuk menghadapi perang melawan korupsi. A.T. Rafique Rahman (1986) membagi stategi memberantas korupsi menjadi dua cara yaitu membenahi aspek lingkungan (environmental) dan kelembagaan (institutional). Mengobati korupsi dari sisi lingkungan dilakukan melalui perbaikan moral individual dan dari sisi kelembagaan dengan pembenahan dari sisi sistem governance khususnya pelembagaan politik, administrasi negara dan hukum.

Indonesia yang level korupsinya sudah tingkatan sistemik atau grand corruption ibaratnya sudah kanker stadium 4 sehingga harus diobati dengan strategi dua-duanya. Salah satu cara memberantas korupsi dari sisi lingkungan adalah dengan menumbuhkan sikap anti korupsi yang bisa dilakukan lewat lagu, contohnya seperti yang dilakukan oleh Rendy Ahmad.

Lagu Rendy Ahmad (pemeran Arai dalam film Sang Pemimpi) yang berjudul “Vonis” berhasil menjadi Juara Dua dalam Anti Corruption Music Competition di Brazil. Rendy Ahmad bersama-sama dengan anak-anak muda yang tergabung dalam SIMPONI (Sindikat Musik Penghuni Bumi) bergiat dalam kegiatan anti korupsi melalui musik. Menanamkan sikap dan kesadaran anti korupsi di kalangan anak muda memang paling efektif lewat media yang akrab dan disukai oleh mereka ketimbang lewat penyuluhan atau kotbah-kotbah soal moral yang kebanyakan terlalu rigid dan normatif. 

Ingin tahu bagaimana cara anak muda mengekspresikan sikap mereka terhadap korupsi ? Silahkan lihat video lagu “VONIS” ini.

Di belahan bumi lain, anak muda Mesir dengan cara yang sama mengekspresikan  kondisi negaranya. Meski tidak tahu bahasanya, tapi lagu yang memenangi Juara Satu dalam Anti-Corruption Music Competition di Brazil ini enak untuk didengarkan dan videoklipnya juga bagus. Lagu berjudul El Soor (Tembok) ini berkisah tentang sebuah tembok yang dibangun untuk menutup akses ke Tahrir Square, namun orang Mesir mengalihfungsikan tembok “politik” ini sebagai papan kanvas untuk media kritik lewat corat coret gambar atau grafitti. Tembok simbol kekuasaan politik yang korup dijadikan  sekedar obyek olok-olok. Di lirik lagu El Soor disebut tentang laki-laki miskin yang menjadikan tembok itu untuk kencing. Tembok pelindung kekuasaan negara yang dikencingi oleh rakyatnya (arabicmusictranslation.com/)

Bicara soal Korupsi di Hari Anti Korupsi Sedunia

“It is not power that corrupts but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it and fear of the scourge of power corrupts those who are subject to it.” 
― Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear

“To oppose corruption in government is the highest obligation of patriotism.” 

― G. Edward Griffin

Beberapa hari lagi – tepatnya  tanggal 9 Desember -  dunia akan memperingati Hari Anti Korupsi. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dirayakan tiap tahun sejak PBB mengeluarkan Konvensi Anti Korupsi pada 31 Oktober 2003. Tujuan peringatan Hari Anti Korupsi  sama dengan maksud dikeluarkannya konvensi ini yakni untuk mempromosikan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efisien dan efektif , memfasilitasi kerjasama internasional dan bantuan tehnis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan integritas, akuntabilitas dan manajemen urusan publik yang baik (United Nations Convention against Corruption) 

Bicara soal korupsi rasanya malas banget. Korupsi itu perilaku buruk yang sepertinya semakin dilekatkan dengan Indonesia. Korupsi sudah menjadi  sesuatu yang Indonesia banget. Dari tahun ke tahun Indonesia selalu berhasil meraih “prestasi”  sebagai negara dengan tingkat korupsi tinggi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2012   yang baru saja dipublish oleh Transparency International 5 Desember yang lalu menempatkan Indonesia di posisi 118 dari 174 negara yang disurvei. Meskipun IPK Indonesia meningkat dari 30 menjadi 32, namun peningkatan ini tidak begitu signifikan karena  banyak negara tetangga kita yang tahun lalu berada di posisi di bawah Indonesia tahun ini mengalami capaian indeks yang cukup tinggi hingga berada di atas Indonesia. Tahun ini Indonesia menjadi negara terkorup di ASEAN bahkan di bawah Timor Leste dan Pilipina. 

IPK Indonesia yang stagnan di skor 20 sampai kisaran 30an (skor terbersih 100) menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih lari di tempat. Tidak seperti di China yang berani menghukum mati pejabat-pejabatnya yang korup, di Indonesia belum ada satu pun hukuman berat yang dijatuhkan ke pejabat korup bahkan terkesan penegakan hukum hanya tajam untuk pejabat level bawah atau mantan pejabat dan tumpul untuk pejabat yang tengah berkuasa.

Menjelang Hari Anti Korupsi , kita disuguhi berita yang cukup mengejutkan yakni ditetapkannya Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Ini suatu rekor dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena baru kali ini seorang menteri yang masih aktif menjabat ditetapkan sebagai tersangka. Semoga saja langkah tegas ini tidak berhenti di Andi Mallarangeng tapi juga berimbas pada pembersihan korupsi di departemen-departemen yang selama ini dikenal sebagai sarang korupsi.

Ibarat kanker, korupsi jika dibiarkan berlarut-larut akan mengakar kuat dan merusak peradaban suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang bisa maju karena korupsinya. Jika kita lihat IPK dari tahun ke tahun, 10 negara yang menduduki rangking terbersih adalah negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia dan satu-satunya negara di Asia yang langganan di posisi ini adalah Singapura. Semua negara ini dikenal  sebagai negara dengan administrasi dan tata kepemerintahan yang baik dan tertib serta pelayanan publik yang berkualitas. Sebaliknya, IPK rendah didominasi negara-negara dengan kondisi politik tidak stabil dan sistem tertutup seperti  Libya,Irak, Myanmar, Sudan, Afganistan, Korea Utara, Somalia, dsb.

Akar korupsi memang di manajemen kekuasaan. Bagaimana kekuasaan dikelola dan digunakan tidak bisa lepas dari kultur dan struktur. Kultur dan struktur itu sendiri adalah manifestasi dari nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai apa yang diyakini akan menentukan bagaimana seseorang memaknai suatu kekuasaan. Kekuasaan yang dikelola untuk kesejahteraan bersama atau kepentingan publik membutuhkan nilai atau ideologi yang meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Kekuasaan yang dipahami sebagai amanah dari rakyat untuk dikelola sebaik-baiknya bagi kesejahteraan publik adalah roh demokrasi. Indonesia selama ini mengklaim sebagai negara demokrasi baru sebatas pada permukaan –adanya pemilu, lembaga perwakilan, lembaga kontrol,dll – namun secara esensial roh demokrasi berupa etos pengabdian kepada kesejahteraan publik sangat lemah. Kultur kekuasaan patrimonial (Weber, 1978) yang memaknai kekuasaan sebagai milik pribadi atau kekuasaan sebagai simbol status seorang raja atau penguasa yang menentukan segalanya, masih menjadi anutan banyak pejabat di Indonesia. Spirit di balik perjuangan meraih kekuasaan masih berwajah sangat maskulin : kekuasaan itu sumber kekuatan dan pengaruh (power), kekuasaan adalah penundukan, pengendalian dan otoritas, kekuasaan adalah puncak posisi pemimpin, dan pucuk kepemimpinan adalah sumber penghormatan, kepatuhan dan ketakutan. Kekuasaan tidak dilihat dari sisinya yang feminin : melayani, mengabdi, merawat, mendidik, melindungi dan mengayomi demi kesejahteraan dan kebahagiaan yang dilayani. Inilah spirit sejati dari administrasi publik. Melayani dan mengayomi rakyat, bukan melayani dan mengabdi pada kekuasaan, pada penguasa. Selama motivasi orang duduk di lembaga kekuasaan semata untuk memenuhi hasrat kuasa (power-lust) bukan passion untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi rakyat, bangsa dan negara maka hasrat untuk korupsi itu akan tinggi.

Hari Anti Korupsi mestinya dipromosikan bukan saja untuk membenahi kultur dan struktur pengelolaan urusan publik (governance) tapi juga menanamkan nilai-nilai spirit pengabdian pada kemaslahatan publik. Pada akhirnya apabila spirit semacam ini tumbuh menjadi passion orang Indonesia, saya yakin akan tercipta kultur dan struktur administrasi publik yang baik. Tapi sepanjang etos ini hanya ada di segelintir manusia Indonesia maka kemungkinan besar dia kurang daya melawan arus sistem yang busuk. Pejabat melakukan korupsi belum tentu karena niat pribadi tapi karena desakan sistem atau struktur kuasa yang busuk sehingga memperangkap orang yang sebenarnya baik menjadi tidak lagi berdaya atau bahkan tersedot oleh sistem yang ada.

Menanamkan spirit anti korupsi adalah langkah jangka panjang  dan harus dilakukan terus menerus. Pembenahan bisa dimulai dari diri kita sendiri. Langkah awal bisa dilakukan di lingkungan terdekat kita : di keluarga, komunitas, atau di tempat kerja. Sebarkan virus anti korupsi ini setiap saat tidak harus menunggu Hari Anti Korupsi.

Tindakan Andi Mallarangeng untuk dengan gentle mengundurkan diri dari segala jabatan yang disandangnya begitu dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK  perlu diapresiasi sebagai bentuk etika pejabat publik yang baik. Semoga langkah ini menjadi acuan bagi pejabat publik lainnya yang dianggap melanggar etika administrasi publik.

Akhirnya , selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Perjuangan terberat bangsa Indonesia saat ini tidak saja melawan penjajah, tapi melawan nafsu untuk merusak bangsa sendiri melalui korupsi. Tetap  optimis dan selalu berharap kita akan menang dalam perang ini. Yakin Indonesia akan menjadi lebih baik di masa datang. God Bless Indonesia.

Gambar : gambar.co dan lokerseni.web.id

Etika Administrasi Negara dan Rasa Keadaban Publik : Belajar dari Kasus Bupati Garut

Media massa – elektronik dan internet – saat ini tengah dapat umpan segar yang seksi untuk dieksploitasi :  kasus kawin siri Bupati Garut yang hanya bertahan empat hari dan diakhiri talak cerai melalui sms dengan alasan yang terkesan melecehkan perempuan.  Perilaku Bupati Garut ini memancing hujatan, makian, sumpah serapah , protes dan penghakiman publik  bahkan sampai Presiden pun berkomentar negatif terhadap kasus ini.

Mendagri Gamawan Fauzi menilai tindakan Bupati Garut tersebut lebih  merupakan pelanggaran etika. Pertama, dia nikah tanpa pencatatan. Kedua, dia menceraikan begitu saja. Seorang pemimpin semestinya jadi contoh. Beliau adalah figur, orang nomor satu, pemimpin Garut, harus patuh dan taat undang-undang. Gamawan menambahkan, dalam sumpah janji kepala daerah, Aceng jelas memiliki kewajiban taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan setiap perkawinan harus dicatatkan. Berarti bagi yang tidak mencatatkan tidak taat pada undang-undang. Selain melanggar etika pegawai, Aceng juga dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan pada akhir November 2012 karena dituduh melakukan pelecehan terhadap perempuan di bawah umur. Pernikahan siri terjadi 14 Juli 2012, sementara mantan istri sirinya lahir pada Oktober 1994. Pernikahan berlangsung pada 14 Juli hingga 17 Juli 2012. Perbuatan Aceng dianggap melanggar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Ia juga dianggap melanggar UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.  (http://www.tempo.co)

Saya tidak ingin mengomentari kasus kawin siri Bupati Garut dari sisi legalitas pernikahan, karena jelas ini akan mengundang kontroversi dan perdebatan yang tidak ada titik temunya. Saya ingin mengupas kasus ini dari kaca mata etika administrasi negara dan rasa keadaban publik. 

Dari sisi etika administrasi negara, pernyataan Gamawan Fauzi telah dengan gamblang menjelaskan etika apa yang telah dilanggar Bupati Garut. Peraturan Pemerintah  No. 42 Th. 2004 Tentang  Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS secara detail menyebutkan etika profesi, organisasi, sosial dan personal PNS maupun birokrat. Dalam etika profesi (pasal 9) antara lain disebutkan kewajiban untuk menjunjung penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak diskriminatif dan bermoral tinggi. Sedangkan etika personal (pasal 11) mewajibkan aparatur negara untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga serta berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Dinilai dari kode etik aparat publik, perilaku dan ucapan Bupati Garut jelas tidak mencerminkan seorang pejabat publik yang bermoral tinggi , menghargai martabat atau hak manusia (khususnya perempuan) , sederhana, sopan, dan mampu menjaga keutuhan keluarga. Perselingkuhan atau menikah siri atau tidak tercatat secara hukum negara, bagi masyarakat umum yang bukan aparat negara adalah merupakan privasi atau urusan pribadi atau keluarga, yang publik tidak berhak untuk menghakimi. Namun, kalau ini dilakukan oleh pejabat publik urusannya tidak lagi ranah privat tapi menjadi public domain. Mengapa demikian? Karena ideologi pelayanan publik (Gerald Caiden,1982) menyebutkan bahwa lembaga pemerintah merupakan lembaga kepercayaan publik yang digunakan untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Oleh karena itu, aparat negara terlebih pejabatnya merupakan perwujudan dari kebaikan publik atau menjadi representasi dari sifat-sifat baik yang didambakan publik : pekerja keras, jujur, adil, bijaksana, dan dapat dipercaya janji dan ucapannya atau memiliki integritas.

Terus apa yang salah atau etika apa yang dilanggar  oleh seorang PNS atau pejabat publik yang menikah lagi atau poligami? Bukankah menikah lagi - sekali pun secara siri -  itu lebih bermoral ketimbang selingkuh? Pertanyaan atau gugatan moral semacam ini yang sering dilontarkan terhadap praktek poligami dan nikah siri. Kembali lagi bahwa PNS atau pejabat publik adalah simbol kebaikan publik atau panutan masyarakat. Dan secara rasa atau bahasa Jawanya diroso-roso dan dinalar  dengan tidak hanya pakai otak tapi juga pakai hati nurani....dengan dalih apa pun bahkan dibungkus dan dilegitimasi dengan dalil apa pun.... tetap saja rasa keadaban kebanyakan masyarakat Indonesia belum atau bahkan sulit untuk menerima praktek poligami apalagi melalui pernikahan siri.  Singkatnya masyarakat  Indonesia masih monogami-oriented sehingga memiliki rasa keadaban yang sulit untuk menerima praktek atau perilaku semacam ini. Apa pun alasannya, masyarakat cenderung memvonis orang yang menikah lagi sebagai orang yang tidak setia dan tega menyakiti istri pertamanya yang sah. Orang tidak mau tahu apapun faktor pendorong pernikahan poligami. Orang kebanyakan yang berpoligami saja dihujat habis-habisan, apalagi kalau itu dilakukan oleh pejabat negara atau tokoh masyarakat. 

Dalam kasus Bupati Garut, penghakiman publik semakin keras karena ada ketidakpatutan secara etika sosial  yaitu ada kesan lembaga perkawinan dilecehkan kesakralannya dan dibuat semacam permainan. Menikah siri , merasa tidak cocok , dan  hanya empat hari kemudian diceraikan hanya lewat sms.  Sudah begitu, si pejabat merasa tidak bersalah dan dengan jumawa menyombongkan kegantengan, jabatan dan kekayaan yang dimilikinya. Itu semua disampaikan dan terekspos dengan gamblang di media massa.

Melihat tontonan   ini,  tidak dapat dipungkiri memang ada bau politik yang menyengat kuat. Namun melihat penampilan dan lisan si bupati,  argumen apa lagi yang bisa digunakan untuk membela perilakunya yang jelas-jelas telah melukai rasa keadaban publik ? 

Gambar : ethics-stalinsmoutache. wordpress. com dan zedge.net