Media Sosial dan Etika Kantor : Belajar dari kasus Ridwan Kamil

Menarik membaca cuitan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (RK) di twitter yang curhat soal ditolaknya kunjungan Wakil Walikota Bandung  untuk studi banding ke Pemkot Surabaya. Meski menyesalkan perlakuan Pemkot Surabaya tapi RK tidak akan membalas dengan perlakuan yang sama jika Pemkot Surabaya ingin studi banding ke Bandung (SUMBER) 

Begini screenshot cuitannya :

ridwan kamil ‏@ridwankamil  24 Feb

Sy menyesalkan, Wakil walikota Bdg ditolak studi banding ol pemko Surabaya.Insya Allah dg visi NKRI kami di Bdg akn terima siapapun ut studi

ridwan kamil ‏@ridwankamil  24 Feb

walaupun dibegitukan, kami tetap dgn terbuka menerima tim pemko Surabaya di Des'15 yg studi banding terkait manajemen raskin ke pemkot bdg.

Bagaimana kok sampai muncul  cuitan di atas? Ceritanya Wawali Bandung Oded M. Danial bersama delapan orang dari Dinas Pelayanan Pajak ingin belajar soal kesuksesan pendapatan pajak Pemkot Surabaya. Namun Pemkot Surabaya tidak menyambut baik kunjungan ini. Alasannya , menurut Oded, karena Walikota Surabaya cuma memberi disposisi berbentuk UMP (Untuk Menjadi Perhatian) terhadap surat permintaan  dari Pemkot Bandung,  sehingga semua SKPD tidak ada yang mau menerima kunjungan mereka. (SUMBER) 

Cuitan RK di twitter mendapat tanggapan beragam, namun sebagian besar menyayangkan kenapa masalah kedinasan itu harus diekspos ke publik. Menurut Kamil ia perlu mengunggah ke media sosial karena kunjungan itu memakai duit rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. 

Ario Bayu Prakoso‏@ariobajoe

Ario Bayu Prakoso me-Retweet ridwan kamil

Yatapi kang @ridwankamil, teu perlu di-twit-keun ateuh. Naon manfaat na publik tau?

ridwan kamil ‏@ridwankamil  21 jam21 jam yang lalu

ridwan kamil me-Retweet Ario Bayu Prakoso

kunjungan dinas itu pake duit rakyat yg harus dipertanggungjawabkan.

ridwan kamil ‏@ridwankamil  22 jam22 jam yang lalu

ini bukan soal lebay baper dll. ini utk jadi perhatian. krn bukan yg pertama. ini pernyataan wakil walikota bandung.

Menanggapi twitter RK, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan RK seharusnya bisa menyikapinya secara negarawan bukan dengan sikap kekanak-kanakan. Selain itu kata Whisnu, sebagai kepala daerah mestinya  RK cukup menyelesaikan masalah tersebut lewat jalur komunikasi antar birokrasi pemerintah tanpa berkicau di medsos.  "Kan bisa langsung telepon ke Bu Risma atau mempertanyakan langsung kenapa tidak bisa?" imbuhnya. Whisnu yang juga Ketua PDIP Kota Surabaya menegaskan Pemkot Surabaya tidak akan menanggapi serius kicauan Wali Kota Ridwan Kamil dengan mendesak meminta maaf terbuka pada Pemkot Surabaya. "Bagi saya urusan seperti itu tidak ngefek gitu lho. Selama tidak langsung berkepentingan dengan masalah kesejahteraan rakyat Surabaya, ya biarkan saja," pungkas Whisnu Sakti (SUMBER) 

Dari kasus di atas bisa dilihat bagaimana masalah miskomunikasi internal antar birokrasi begitu dibuka lewat media sosial bisa memicu reaksi yang berlebihan dan menyeret komentar publik bermacam-macam,  yang tentu saja belum tentu benar.  Aplikasi media sosial  di dunia kerja membawa implikasi beragam , bisa positif dan bisa negatif. Negatifnya adalah pelanggaran etika menjadi terbuka lebar.  Riset yang dilakukan Ethics Resource Center  menemukan bahwa selama 2 tahun terakhir 45 % pegawai di US terdeteksi melakukan pelanggaran etika. Penggunaan sosial media diidentifikasi berkontribusi pada gejala ini (SUMBER) 

Kita saat ini tengah mengalami euforia media sosial. Kita mendapat mainan baru , merasa menjadi bagian masyarakat melek tehnologi informasi. Rasanya belum eksis kalau kita tidak punya Facebook, twitter, WA, Instagram, dan kawan kawan.  Aplikasi media sosial di dunia kerja membantu pertukaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Tapi kalau media sosial  tidak dikelola dengan  hati-hati akan mengundang banyak kerugian seperti  membuka peluang terjadinya conflict of interest, penyalahgunaan sumberdaya kantor, menurunnya produktivitas kerja dan yang sering terjadi sebagai arena untuk menyebarkan rahasia kantor atau mem-bully rekan kerja.

Dari  kasus twitter RK bisa ditarik pelajaran :

• tidak semua masalah harus diungkapkan di media sosial. Apalagi masalah kedinasan yang tentu saja punya jalur resmi.
• Masalah yang menyangkut conflict of interest yang melibatkan pihak tertentu, tidak perlu diekspos di medsos sehingga diketahui dan menjadi bahan perbincangan banyak orang yang tidak berkepentingan.
• Jangan melempar isu yang belum jelas duduk persoalannya ke medsos. Lebih baik dicari sumber permasalahannya dulu jangan-jangan hanya masalah miskomunikasi. Jangan sampai masalah yang sebenarnya sederhana menjadi rumit dan berbelit-belit gara-gara mendapatkan bumbu berlebihan di medsos.

Mari kita ber-medsos ria, tapi sebagai kontrol ada baiknya kita baca nasihat Gus Mus ini : 

Gambar 1 : www.123rf.com

Gambar 2 : www.santabanta.com